ANGGARAN DASAR

Koperasi Primer Nasional

”MEDIA INDONESIA MERDEKA”

BAB I

NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN JANGKA WAKTU

Pasal 1

(1)

Badan Usaha ini adalah koperasi Pekerja dan Pengusa

ha Media dengan nama

Koperasi Media Indonesia Merdeka

dan selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini

disebut Koperasi.

(2)

Koperasi berkedudukan di: Gedung Komite Nasional Ma

syarakat Indonesai

(KNMI), Jalan Tebet Utara III no 7 Kelurahan Tebet

- Kecamatan Tebet , Jakarta

Selatan - Provinsi DKI Jakarta

(3) Koperasi didirikan untuk jangka waktu tidak ter

batas.

BAB II

DASAR, LANDASAN, ASAS DAN PRINSIP

Pasal 2

(1) Koperasi berdasarkan Pancasila.

(2) Koperasi berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945.

(3) Koperasi berasaskan Kekeluargaan.

(4) Koperasi melaksanakan prinsip-prinsip sebagai b

erikut:

a. kemandirian;

b. keanggotaan bersifat sukarela;

c. pengelolaan dilakukan secara demokratis;

d. pembagian balas jasa yang terbatas terhadap moda

l;

e. Sisa Hasil Usaha dibagikan secara proporsional s

esuai besarnya jasa usaha dari

Anggota.

(5) Dalam mengembangkan pengelolaan dan usahanya, m

aka Koperasi melaksanakan

pula prinsip-prinsip koperasi sebagai berikut:

a. pendidikan perkoperasian;

b. kerjasama antar koperasi.

BAB III

FUNGSI, PERAN TUJUAN DAN USAHA

Pasal 3

(1) Koperasi berfungsi untuk membangun dan mengemba

ngkan potensi dan

kemudahan ekonomi Anggota khususnya dan masyarakat

pada umumnya untuk

meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial.

(2) Koperasi berperan:

a. secara aktif dalam upaya meningkatkan kualitas k

ehidupan anggota dan

masyarakat;

b. memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar ke

kuatan ketahanan

perekonomian nasional dan koperasi sebagai soko gur

unya.

(3) Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan angg

ota pada khususnya dan

masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatana

n nasional dalam rangka

mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur be

rlandaskan Pancasila dan

Undang-Undang Dasar 1945.

(4) Untuk mencapai tujuannya, maka Koperasi menyele

nggarakan usaha sebagai

berikut:

a. Melakukan kegiatan pendidikan dan pelatihan jurn

alististik

b. menggiatkan anggota untuk berperan aktif dalam u

saha yang dilakukan

oleh koperasi khususnya dlam hal media secara terti

b dan teratur;

c. menyelenggarakan kegiatan simpan pinjam kepada a

nggota dengan suku

bunga yang layak;

d. menyelenggarakan usaha pengadaan barang dan jasa

untuk anggota;

e. mengadakan kerjasama dengan pihak lain, dalam bi

dang usaha yang saling

menguntungkan;

f. meningkatkan pengetahuan anggota tentang perkope

rasian dan

pengembangan usaha.

BAB IV

KEANGGOTAAN

Pasal 4

(1) Anggota Koperasi adalah pemilik dan sekaligus p

engguna jasa.

(2) Keanggotaan Koperasi tidak dapat dipindahtangan

kan.

(3) Keanggotaan Koperasi terdiri dari Anggota Biasa

dan Anggota Luar Biasa.

Persyaratan, hak dan kewajiban Anggota Luar Biasa d

iatur lebih lanjut dalam

Anggaran Rumah Tangga.

(4) Anggota Biasa Koperasi adalah Warga Negara Repu

blik Indonesia yang memenuhi

beberapa syarat sebagai berikut:

a. mempunyai kemampuan penuh untuk melakukan tindak

an hukum (dewasa, tidak

dalam perwalian dan sebagainya);

b. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Rep

ublik Indonesia;

c. berkerja dan atau berusaha di bidang media baik

cetak elektronik maupun

online.

d. telah menyatakan kesanggupan tertulis untuk melu

nasi simpanan pokok dan

simpanan wajib sebagaimana yang ditentukan;

e. telah menyetujui isi Anggaran Dasar dan peratura

n-peraturan perkoperasian

yang berlaku.

(5) Setiap Anggota Biasa mempunyai kewajiban:

a. mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga d

an keputusan-keputusan

Rapat Anggota;

b. membayar simpanan pokok, simpanan wajib dan simp

anan lainnya yang

diputuskan oleh Rapat Anggota;

c. berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselen

ggarakan oleh koperasi;

d. mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasa

rkan asas

kekeluargaan;

e. menanggung kerugian sesuai ketentuan.

(6) Setiap Anggota Biasa mempunyai hak:

a. menghadiri, menyatakan pendapat dan memberikan s

uara dalam Rapat

Anggota;

b. memilih dan atau dipilih menjadi anggota Penguru

s atau Pengawas;

c. meminta diadakan Rapat Anggota menurut ketentuan

;

d. mengemukakan pendapat dan saran kepada pengurus

di luar Rapat Anggota

baik diminta maupun tidak diminta;

e. mendapatkan pelayanan yang sama antara sesama An

ggota;

f. meminta keterangan mengenai perkembangan Koperas

i;

g. mendapatkan bagian Sisa Hasil Usaha sesuai denga

n jasa usaha masing-

masing anggota terhadap Koperasi;

h. mendapatkan bagian sisa hasil penyelesaian.

(7) Keanggotaan Koperasi mulai berlaku dan hanya da

pat dibuktikan dengan catatan

dalam Buku Daftar Anggota.

(8) Seseorang yang akan masuk menjadi Anggota Biasa

Koperasi harus:

a. mengajukan surat permintaan kepada pengurus;

b. bilamana pengurus menolak permintaan dimaksud pa

da huruf a, maka yang

berkepentingan dapat meminta pertimbangan Rapat Ang

gota berikutnya.

Pasal 5

(1) Keanggotaan berakhir, bilamana anggota:

a. meninggal dunia;

b. mengajukan berhenti atas permintaan sendiri;

c. diberhentikan oleh pengurus karena tidak lagi me

menuhi syarat keanggotaan;

d. diberhentikan oleh pengurus karena tidak mengind

ahkan kewajibannya sebagai

Anggota, atau berbuat sesuatu yang merugikan Kopera

si.

(2) Berakhirnya keanggotaan mulai berlaku dan hanya

dapat dibuktikan dengan catatan

dalam Buku Daftar Anggota.

(3) Permintaan berhenti sebagai Anggota harus diaju

kan secara tertulis kepada

pengurus.

(4) Seseorang yang diberhentikan oleh pengurus dapa

t meminta pertimbangan dalam

Rapat Anggota berikutnya.

BAB V

RAPAT ANGGOTA

Pasal 6

(1) Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tert

inggi dalam koperasi.

(2) Rapat Anggota sah diselenggarakan apabila dihad

iri lebih dari separuh jumlah

anggota

(3) Rapat Anggota diselenggarakan paling sedikit sa

tu kali dalam setahun yang disebut

sebagai Rapat Anggota Tahunan.

(4) Rapat Anggota Tahunan diselenggarakan untuk mem

bahas dan mengesahkan

pertanggung-jawaban pengurus dan pelaksanaannya pal

ing lambat 6 (enam) bulan

setelah tahun buku lampau.

Pasal 7

(1) Selain Rapat Anggota Tahunan sebagaimana dimaks

ud dalam

Pasal 6 ayat (3)

koperasi dapat menyelenggarakan Rapat Anggota Luar

Biasa apabila keadaannya

mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenang

nya ada pada Rapat

Anggota.

(2) Rapat Anggota Luar Biasa dapat diselenggarakan

atas kehendak:

a. Pengurus;

b. Pengawas;

c. Anggota.

Pasal 8

Rapat Anggota berhak meminta keterangan dan pertang

gungjawaban pengurus serta

pengawas tentang pengelolaan koperasi.

Pasal 9

Hari, tanggal, waktu dan tempat serta acara Rapat A

nggota harus diberitahukan

sekurang-kurang 7 (tujuh) hari terlebih dahulu kepa

da anggota.

Pasal 10

(1) Keputusan Rapat Anggota diambil berdasarkan mus

yawarah untuk mencapai

mufakat.

(2) Apabila tidak diperoleh keputusan dengan cara m

usyawarah maka pengambilan

keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.

(3) Dalam hal dilakukan pemungutan suara setiap ang

gota mempunyai hak satu suara.

Pasal 11

(1) Untuk Perubahan Anggaran Dasar harus dilakukan

berdasarkan Rapat Anggota

Khusus.

(2) Sahnya Quorum Rapat Anggota Khusus tersebut apa

bila dihadiri sekurang-

kurangnya 3/4 (tiga dari empat) jumlah anggota seca

ra keseluruhan.

(3) Sahnya keputusan perubahan Anggaran Dasar terse

but apabila disetujui oleh

sekurang-kurangnya 3/4 (tiga dari empat) jumlah ang

gota yang hadir.

BAB VI

P E N G U R U S

Pasal 12

(1) Pengurus koperasi dipilih dari dan oleh anggota

dalam Rapat Anggota.

(2) Pengurus yang dapat dipilih ialah anggota yang

memenuhi persyaratan sebagai

berikut:

a. memenuhi sifat perilaku yang baik, di dalam maup

un di luar koperasi;

b. mempunyai wawasan yang luas, pengetahuan serta k

etrampilan kerja baik;

c. berdedikasi dan loyalitas tinggi terhadap kopera

si;

d. diutamakan pernah mengikuti pendidikan perkopera

sian, kewirausahaan atau

sejenisnya.

(3) Pengurus dipilih untuk masa jabatan 3 (tiga) ta

hun.

(4) Ketua Pengurus yang masa jabatannya telah lampa

u dapat dipilih kembali

sebanyak-banyaknya 1 (satu) kali.

(5) Bilamana seorang anggota pengurus berhenti sebe

lum masa jabatannya selesai,

maka Rapat Anggota pengurus lainnya dapat mengangka

t gantinya akan tetapi

pengangkatan itu harus disahkan oleh Rapat Anggota

berikutnya.

Pasal 13

(1) Pengurus terdiri atas sekurang-kurangnya 3 (tig

a) orang.

(2) Terhadap pihak ketiga maka yang berlaku sebagai

anggota Pengurus hanyalah

mereka yang tercatat di dalam Buku Daftar Pengurus.

Pasal 14

(1) Pengurus bertugas untuk:

a. mengelola Koperasi dan usahanya;

b. melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas

nama Koperasi;

c. mewakili Koperasi di hadapan dan di luar pengadi

lan;

d. menyelenggarakan dan memelihara buku daftar angg

ota, buku daftar pengurus

dan buku-buku lainnya yang diperlukan;

e. menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventar

is secara tertib dan

teratur;

f. menyelenggarakan Rapat Anggota;

g. mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawab

an pelaksanaan tugasnya;

h. mengajukan laporan Rencana Kerja dan Rancangan R

encana Anggaran

Pendapatan dan Belanja Koperasi.

(2) Pengurus atas persetujuan Rapat Anggota dapat m

engangkat Manajer dan

Karyawan sebagai pengelola usaha Koperasi.

(3) Tugas pokok masing-masing anggota pengurus dite

tapkan dalam Rapat Anggota.

Pasal 15

Anggota Pengurus dapat diberikan uang jasa menurut

keputusan Rapat Anggota.

Pasal 16

(1) Pengurus harus segera mengadakan catatan pada w

aktunya dalam Buku Daftar

Anggota tentang masuk dan berhentinya anggota.

(2) Pengurus harus segera mengadakan catatan pada w

aktunya tentang dimulai dan

berhentinya jabatan pengurus.

(3) Pengurus harus berusaha agar anggota mengetahui

akibat pencatatan dalam Buku

Daftar Anggota.

(4) Setiap anggota pengurus harus memberikan bantua

n kepada pengawas yang diberi

tugas untuk itu guna melaksanakan tugasnya. Dan ia

diwajibkan untuk memberikan

keterangan yang diperlukan serta memperlihatkan seg

ala buku warkat, persediaan

barang, alat-alat perlengkapan/ inventaris dan uang

yang ada pada koperasi.

(5) Tiap anggota pengurus harus berusaha agar penga

wasan dan atau pemeriksaan

tidak dihambat baik disengaja atau tidak disengaja

oleh anggota Pengurus, Manajer

maupun Karyawan.

Pasal 17

(1) Pengurus diwajibkan agar setiap kejadian pentin

g dicatat sebagaimana mestinya.

(2) Pengurus wajib memberitahukan pada anggota tiap

kejadian penting yang

mempengaruhi jalannya Koperasi.

Pasal 18

(1) Pengurus wajib memberikan laporan kepada pemeri

ntah tentang keadaan serta

perkembangan organisasi dan usaha koperasi sekurang

-kurangnya tiga bulan sekali.

(2) Pengurus diwajibkan berusaha agar segala lapora

n pemeriksaan koperasi dapat

diketahui oleh Anggota, Pengawas dan Pemerintah.

(3) Pengurus diwajibkan berusaha supaya ketentuan d

alam Anggaran Dasar, Anggaran

Rumah Tangga, Peraturan Khusus dan Keputusan Rapat

Anggota lainnya diketahui

dan dipahami oleh Anggota.

(4) Pengurus diwajibkan untuk memelihara kerukunan

di antara para anggota dan

mencegah hal yang menyebabkan timbulnya perselisiha

n faham.

(5) Perselisihan yang timbul karena hanya menyangku

t kepentingan koperasi atau

dalam hubungannya sebagai anggota harus diselesaika

n oleh pengurus dengan

jalan damai tanpa memihak salah satu pihak.

(6) Pengurus harus melaksanakan segala ketentuan da

lam Anggaran Dasar, Anggaran

Rumah Tangga, Peraturan Khusus dan Keputusan Rapat

Anggota.

Pasal 19

(1) Pengurus menanggung kerugian yang diderita kope

rasi sebagai akibat

kelalaiannya dalam melaksanakan tugas kewajibannya.

(2) Jika kelalaian itu mengenai sesuatu yang termas

uk pekerjaan beberapa orang

anggota pengurus, maka karena itu mereka bersama me

nanggung kerugian tadi

untuk seluruhnya akan tetapi anggota pengurus bebas

dari tanggungngannya jika ia

dapat membuktikan bahwa kerugian tadi bukan karena

kesalahannya serta ia telah

berusaha dengan segera dan secukupnya mencegah kela

laian tadi.

Pasal 20

(1) Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya pengurus

berwenang untuk

menggunakan fasilitas, sarana maupun dana yang ters

edia sesuai dengan

keputusan Rapat Anggota.

(2) Pengurus berhak menerima imbalan jasa sesuai de

ngan keputusan Rapat Anggota.

(3) Pengurus berhak menerima bagian Sisa Hasil Usah

a sesuai dengan keputusan

Rapat Anggota.

BAB VII

P E N G A W A S

Pasal 21

(1) Pengawas dapat dipilih dari dan oleh anggota da

lam Rapat Anggota.

(2) Pengawas bertanggung jawab kepada Rapat Anggota

.

(3) Pengawas yang dipilih adalah anggota yang memen

uhi persyaratan sebagai berikut:

a. mempunyai sifat dan perilaku yang baik di dalam

dan di luar koperasi;

b. mempunyai wawasan yang luas, pengetahuan serta k

etrampilan yang baik

terutama di bidang pengawasan;

c. pernah mengikuti pendidikan perkoperasian, kewir

ausahaan atau pelatihan yang

sejenis.

(4) Pengawas dipilih untuk masa jabatan 3 (tiga) ta

hun.

(5) Pengawas bertugas untuk:

a. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan keb

ijaksanaan dan

pengelolaan koperasi sekurang-kurang 3 (tiga) bulan

sekali;

b. membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasa

n dan disampaikan kepada

pengurus dengan tembusan kepada pemerintah.

(6) Untuk kepentingan Koperasi, Pengawas dapat memi

nta jasa audit pada Akuntan

Publik.

Pasal 22

Pengawas dapat diberikan uang jasa sesuai dengan ke

putusan Rapat Anggota

Pasal 23

(1) Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya Pengawas

berwenang untuk

menggunakan fasilitas, sarana dan dana yang tersedi

a sesuai dengan Keputusan

Rapat Anggota.

(2) Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya pengawas

berwenang untuk meneliti

segala catatan, berkas, barang- barang, uang serta

bukti-bukti lainnya yang ada

pada Koperasi.

(3) Pengawas berhak menerima bagian Sisa Hasil Usah

a sesuai dengan keputusan

Rapat Anggota.

Pasal 24

Terhadap pihak ketiga, maka mereka yang melakukan p

engawasan dan atau

pemeriksaaan atas koperasi dan juga Dewan Penasehat

diharuskan merahasiakan

segala sesuatu tentang keadaan koperasi yang didapa

tkannya dalam melaksanakan

tugasnya.

BAB VIII

PENGELOLAAN KOPERASI

Pasal 25

(1) Pengelola Koperasi diangkat dan diberhentikan o

leh Pengurus berdasarkan

Keputusan Rapat Pleno Pengurus dan Pengawas.

(2) Tugas, wewenang, tanggung jawab, gaji serta pen

dapatan lainnya atas Pengelola

Koperasi ditetapkan dalam suatu kontrak kerja.

(3) Khusus dalam hal pengelolaan unit Usaha Simpan

Pinjam, dilaksanakan terpisah

dari unit usaha lainnya, berdasarkan Peraturan Peme

rintah, Nomor 9, Tahun 1995,

tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Kredit Simpan Pi

njam oleh Koperasi.

(4) Modal tetap awal pendirian unit Usaha Simpan Pi

njam minimal Rp 15.000.000,00

(lima Belas Juta Rupiah) berasal dari bagian modal

Koperasi yang tetap, yang

ditetapkan pada unit Usaha Simpan Pinjam tersebut t

idak dapat diambil kembali oleh

Pengurus Koperasi selama unit Usaha Simpan Pinjam m

elakukan kegiatan usaha.

(5) Dalam hal Pengelola adalah perorangan, wajib me

menuhi persyaratan minimal:

a. tidak pernah melakukan tindakan tercela di bidan

g keuangandan/atau dihukum,

karena terbukti melakukan Tindak Pidana di bidang k

euangan;

b. memiliki budi pekerti yang baik;

c. mempunyai keahlian di bidang keuangan atau perna

h mengikuti pelatihan

Simpan Pinjam atau magang dalam usaha Simpan Pinjam

.

(6) Dalam hal Pengelola adalah Badan Usaha, wajib m

emenuhi persyaratan sebagai

berikut:

a. memiliki kemampuan keuangan yang memadai;

b. memiliki tenaga manajerial yang berkualitas baik

.

(7) Dalam hal Pengurus secara langsung melakukan pe

ngelolaan terhadap unit Usaha,

maka berlaku ketentuan mengenai persyaratan Pengelo

la sebagaimana dimaksud

dalam ayat (2).

(8) Dalam hal pengelolaan dilakukan oleh lebih dari

1 (satu) orang, maka:

a. paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari juml

ah Pengelola wajib mempunyai

keahlian di bidang keuangan atau pernah mengikuti p

elatihan di bidang simpan

pinjam atau magang dalam Usaha Simpan Pinjam;

b. Di antara Pengelola tidak boleh mempunyai hubung

an keluarga sampai derajat

kesatu, menurut garis lurus ke bawah maupun ke samp

ing.

BAB IX

DEWAN PENASEHAT

Pasal 26

(1) Untuk kepentingan Koperasi, Rapat Anggota dapat

mengangkat Dewan Penasehat.

(2) Rapat anggota dapat mengangkat orang bukan angg

ota yang mempunyai

keahlian sesuai dengan kepentingan koperasi untuk m

enjadi Dewan

Penasehat.

(3) Anggota Dewan Penasehat tidak menerima gaji, ak

an tetapi akan diberikan

uang jasa sesuai dengan keputusan Rapat Anggota.

(4) Anggota-anggota Dewan Penasehat tidak mempunyai

hak suara dalam Rapat

Anggota maupun Rapat Pengurus.

(5) Dewan Penasehat dapat memberikan saran atau pen

dapat kepada pengurus untuk

kemajuan Koperasi baik diminta maupun tidak diminta

.

BAB X

PEMBUKUAN KOPERASI

Pasal 27

(1) Tahun Buku Koperasi mulai tanggal 1 Januari sam

pai dengan 31 Desember.

(2) Koperasi wajib menyelenggarakan pembukuan tenta

ng badan usahanya.

(3) Koperasi wajib pada setiap tutup tahun buku men

gadakan perhitungan laba/rugi.

BAB XI

KEADAAN KOPERASI TIDAK DIRAHASIAKAN

Pasal 28

Pada waktu kantor dibuka maka pengurus harus member

i kesempatan kepada:

a. setiap orang untuk menelaah Akta Pendirian dan A

kta Perubahan Anggaran Dasar

tanpa biaya dan untuk mendapatkan salinannya dengan

membayar ongkos

menyalin seperlunya;

b. setiap anggota dan Pejabat Instansi yang berwena

ng untuk menelaah buku, catatan-

catatan dan perhitungan keuangan serta laporan peme

riksaan tanpa biaya. Untuk

mendapatkan salinan atau petikannya dengan membayar

ongkos menyalin

seperlunya.

BAB XII

MODAL BADAN USAHA KOPERASI

Pasal 29

(1) Modal Koperasi terdiri dari modal sendiri dan m

odal pinjaman.

(2) Modal sendiri dapat berasal dari:

a. Simpanan Pokok;

b. Simpanan Wajib;

c. Simpanan Sukarela;

d. Simpanan Khusus;

e. Dana Cadangan;

f. Hibah.

(3) Modal pinjaman dapat berasal dari:

a. Anggota;

b. koperasi lain;

c. bank dan lembaga keuangan lainnya;

d. penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya;

e. sumber lainnya yang sah.

Pasal 30

Selain modal sebagai yang dimaksud dalam

Pasal 29

, koperasi dapat pula melakukan

pemupukan modal berasal dari modal penyertaan

BAB XIII

SIMPANAN ANGGOTA

Pasal 31

(1) Setiap Anggota harus menyimpan Simpanan Pokok a

tas namanya sendiri pada

koperasi, yaitu sebesar Rp 500.000,00 (Lima Ratus R

ibu Rupiah).

(2) Uang Simpanan Pokok dapat dibayarkan sekaligus

atau angsuran 5 (lima) kali

selama 5 (lima) bulan.

(3) Setiap Anggota menyimpan atas namanya pada Kope

rasi, simpanan wajib yang

jumlahnya ditetapkan dalam Rapat Anggota.

(4) Setiap Anggota digiatkan untuk menyimpan dalam

bentuk jenis lainnya atas dasar

keputusan Rapat Anggota.

Pasal 32

(1) Uang Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib tidak da

pat diminta kembali selama

Anggota belum berhenti sebagai anggota.

(2) Uang Simpanan dalam bentuk jenis lainnya, selai

n Simpanan Pokok dan Simpanan

Wajib dapat diminta kembali sesuai dengan keputusan

Rapat Anggota atau menurut

perjanjian

Pasal 33

Apabila keanggotaan berakhir menurut

Pasal 5 ayat (1)

maka uang simpanan anggota

setelah dipotong dengan bagian tanggungan kerugian

yang ditetapkan, dikembalikan

kepada yang berhak menerimanya dengan segera dan se

lambat-lambatnya satu bulan

kemudian.

BAB XIV

SISA HASIL USAHA

Pasal 34

(1) Sisa Hasil Usaha Koperasi merupakan pendapatan

yang diperoleh dalam 1 (satu)

satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan

dan kewajiban lainnya

termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan.

(2) Sisa Hasil Usaha sebagaimana ayat (1) dibagi un

tuk:

a. Dana Sosial;

b. Dana Cadangan;

c. Anggota (sesuai dengan transaksi usaha dan parti

sipasi modal);

d. Dana Pendidikan;

e. Pengawas;

f. Pengurus.

(3) Besarnya bagian masing-masing seperti dalam aya

t (2) akan diputuskan oleh Rapat

Anggota.

BAB XV

TANGGUNGAN ANGGOTA

Pasal 35

(1) Bilamana koperasi dibubarkan dan pada penyelesa

ian ternyata bahwa kekayaan

koperasi tidak mencukupi untuk melunasi segala perj

anjian dan kewajibannya, maka

sekalian anggota diwajibkan menanggung kerugian itu

masing-masing sebatas pada

simpanan pokok dan simpanan wajib yang seharusnya t

elah disetorkan oleh

anggota yang bersangkutan pada koperasi serta modal

penyertaan yang dimilikinya.

(2) Kerugian yang diderita oleh koperasi pada akhir

tahun buku ditutup dengan Dana

Cadangan.

(3) Bilamana kerugian tersebut dalam ayat (2) tidak

dapat dipenuhi maka Rapat

Anggota dapat memutuskan untuk membebankan bagian k

erugian yang belum

terpenuhi ditutup atau diperhitungkan dengan Sisa H

asil Usaha tahun-tahun yang

akan datang.

BAB XVI

PEMBUBARAN DAN PENYELESAIAN

Pasal 36

Pembubaran koperasi dapat dilakukan berdasarkan:

a. keputusan Rapat Anggota;

b. keputusan Pemerintah.

Pasal 37

(1) Dengan memperhatikan

Pasal 6

dan

Pasal 7

maka Rapat Anggota Luar Biasa dapat

mengambil keputusan untuk membubarkan koperasi.

(2) Keputusan pembubaran koperasi dimaksud diberita

hukan kepada kreditor.

(3) Selama pemberitahuan keputusan pembubaran koper

asi belum diterima oleh

kreditor, maka pembubaran koperasi belum berlaku ba

ginya.

Pasal 38

Keputusan pembubaran koperasi oleh pemerintah sebag

aimana dimaksud dalam

Pasal

36 huruf (b)

dilakukan apabila:

a. terdapat bukti-bukti bahwa koperasi yang bersang

kutan tidak memenuhi ketentuan

Undang-Undang Koperasi;

b. kegiatan bertentangan dengan ketertiban umum ata

u kesusilaan;

c. kelangsungan hidupnya tidak dapat lagi diharapka

n.

Pasal 39

Untuk kepentingan kreditor dan para anggota koperas

i, terhadap pembubaran koperasi

dilakukan penyelesaian pembubaran yang selanjutnya

disebut penyelesaian.

Pasal 40

(1) Penyelesaian dilakukan oleh penyelesaian pembub

aran yang selanjutnya disebut

penyelesaian

(2) Untuk penyelesaian berdasarkan keputusan Rapat

Anggota penyelesaian di tunjuk

oleh Rapat Anggota, dan bertanggung jawab kepada k

uasa Rapat Anggota

(3) Untuk penyelesaian berdasarkan keputusan Pemeri

ntah, penyelesaian di tunjuk oleh

Pemerintah bertanggung jawab kepada Pemerintah

(4) Selama dalam proses penyelesaian, Koperasi ters

ebut tetap ada dengan sebutan

"Koperasi dan Penyelesaian"

Pasal 41

Penyelesaian mempunyai hak, wewenang dan kewajiban

sebagai berikut:

a. melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas

nama "Koperasi dalam

Penyelesaian";

b. mengumpulkan segala keterangan yang diperlukan;

c. memanggil Anggota dan bekas anggota tertentu, Pe

ngurus serta Pengawas baik

sendiri-sendiri maupun sama-sama;

d. memperoleh, memeriksa dan menggunakan catatan-ca

tatan serta arsip

Koperasi;

e. menetapkan dan melaksanakan segala kewajiban pem

bayaran yang

didahulukan dari hutang lainnya;

f. menggunakan sisa kekayaan koperasi untuk menyele

saikan sisa kewajiban

koperasi;

g. membagi sisa hasil penyelesaian kepada anggota.

BAB XVII

P E M B I N A A N

Pasal 42

(1) Pemerintah menciptakan dan mengembangkan iklim

serta kondisi yang mendorong

pertumbuhan dan pemasyarakatan Koperasi

(2) Pemerintah memberikan bimbingan, kemudahan dan

perlindungan kepada Koperasi.

BAB XVIII

SANKSI - SANKSI

Pasal 43

(1) Setiap anggota yang melanggar

Pasal 4 ayat (5) huruf b dan c

dikenakan sanksi

sebagai berikut:

a. tidak membayar simpanan wajib dan simpanan lainn

ya sesuai dengan

Keputusan Rapat Anggota, dikenakan sanksi secara be

rtahap dari peringatan

pertama, kedua dan ketiga, skorsing dan pemberhenti

an dengan hormat;

b. tidak berpartisipasi dalam kegiatan usaha selama

satu tahun buku, dikenakan

sanksi secara bertahap mulai dari peringatan, skors

ing dan pemberhentian

dengan hormat;

c. tidak melaksanakan kewajiban dalam transaksi usa

ha, dikenakan sanksi secara

bertahap mulai dari peringatan, skorsing dan pember

hentian dengan tidak

hormat.

(2) Rapat Anggota dapat memutuskan untuk memberhent

ikan Pengurus yang tidak

melaksanakan

Pasal 14 ayat (1) dan (2)

,

Pasal 16

,

Pasal 17

dan

Pasal 18

.

(3) Rapat Anggota dapat memutuskan untuk memberhent

ikan Pengawas yang tidak

melaksanakan

Pasal 21 ayat (5)

.

(4) Sanksi-sanksi yang tersebut dalam ayat (2) dan

(3) tidak menutup kemungkinan

adanya penuntutan oleh Koperasi sesuai dengan hukum

yang berlaku.

BAB XIX

ANGGARAN RUMAH TANGGA

DAN PERATURAN KHUSUS

Pasal 44

Rapat Anggota menetapkan Anggaran Rumah Tangga dan

Peraturan Khusus, yang

memuat pelaksanaan dari pada ketentuan-ketentuan da

lam Anggaran Dasar dan tidak

boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar ini.

Pasal 45

Anggaran Dasar ini disahkan oleh Rapat Anggota Pemb

entukan Koperasi yang

dilaksanakan di Jakarta pada hari Jum’at tanggal en

am bulan Juli tahun Dua Ribu

Dua Belas

.

BAB XX

PENUTUP

Pasal 46

Akta ini ditandatangani oleh kami yang diberi kuasa

oleh Rapat Anggota Khusus pada

hari Jum’at tanggal 6 Juli 2012 di Jakarta.

1.

2.

3.

4.

................................

................................

................................

................................

................................